News Sukamara – Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, kini resmi menerapkan konsep transmigrasi lokal 100 persen untuk warga setempat. Program ini disambut positif oleh pemerintah pusat dan menjadi bukti nyata perubahan paradigma transmigrasi di Indonesia, dari yang dulu identik dengan perpindahan warga antar-pulau menjadi lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal
Transmigrasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Baca Juga : Rusak Rumah Warga, Penjaga Malam di Baamang Jadi Tersangka
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon, menegaskan bahwa program transmigrasi saat ini mengedepankan pendekatan Top Down dan Bottom Up. Artinya, selain tetap mengikuti arahan pemerintah pusat, inisiatif juga muncul dari kebutuhan daerah. Dalam hal ini, seluruh kuota transmigrasi di Sukamara akan diisi sepenuhnya oleh warga lokal.
“Artinya, kita tidak ada bahasa lain yang menolak kegiatan transmigrasi. Yang kita tolak itu adalah kegiatan transmigrasi yang membawa orang luar daerah masuk,” ujar Lohing pada Jumat (15/8/2025).
Langkah ini diyakini mampu menghindari kesalahpahaman sekaligus konflik sosial yang kerap muncul ketika program transmigrasi melibatkan warga dari luar daerah.
Jawaban Positif Pemerintah Pusat
Menurut Lohing, usulan transmigrasi lokal ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Hasilnya, pemerintah pusat memberikan jawaban positif dengan menyetujui bahwa transmigrasi di Sukamara sepenuhnya diisi oleh masyarakat setempat.
“Sekarang sudah diupayakan pemerintah daerah dan sudah dijawab oleh pusat bahwa yang mengisi transmigrasi di Sukamara itu adalah masyarakat setempat 100 persen,” tegasnya.
Manfaat Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Konsep transmigrasi lokal ini diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sukamara. Selain menciptakan pemerataan pembangunan, program ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti pengelolaan lahan produktif, pertanian, hingga pengembangan kawasan pemukiman modern.
Lohing menambahkan bahwa pola ini dirancang agar transmigrasi tidak hanya menjadi agenda administratif, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan keterlibatan penuh masyarakat lokal, program ini juga memperkuat rasa memiliki sekaligus meminimalkan resistensi sosial.
Lima Kabupaten dengan Lokasi Transmigrasi
Selain Sukamara, terdapat empat kabupaten lain di Kalimantan Tengah yang memiliki lokasi transmigrasi dengan status lahan clear and clean, yakni Lamandau, Kapuas, Gunung Mas, dan Kotawaringin Barat (Kobar). Namun, saat ini pembangunan difokuskan di Sukamara sebagai pilot project penerapan transmigrasi lokal di Kalteng.
“Di Kalteng ini ada lima kabupaten yang punya lokasi untuk transmigrasi. Yang sekarang dibangun adalah Sukamara,” jelas Lohing.
Menjawab Persepsi Negatif tentang Transmigrasi
Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas persepsi negatif yang berkembang mengenai transmigrasi. Jika di masa lalu transmigrasi kerap dikaitkan dengan masuknya pendatang dari luar daerah yang memicu gesekan sosial, kini konsep baru justru memprioritaskan masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan.
Dengan pola transmigrasi lokal 100 persen, pemerintah daerah ingin memastikan program transmigrasi benar-benar bermanfaat bagi warga, mendorong pemerataan pembangunan, dan memperkuat kemandirian masyarakat.
