News Sukamara – Pemerintah Indonesia pada 2025 telah mengambil langkah strategis untuk menyediakan 200 unit Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Dari target tersebut, 53 sekolah direncanakan selesai pada Juni 2025 untuk bisa digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Peluncuran tahap awal ini melibatkan renovasi bangunan eksisting serta pembangunan baru di sejumlah lokasi. Menteri Pekerjaan Umum memastikan sejumlah titik—termasuk bangunan milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi—diperbaiki atau dialihfungsikan menjadi fasilitas Sekolah Rakyat.
Baca Juga : Pemerataan Program MBG di Kobar Tunggu Verifikasi BGN
Siap Mengawal: Pengawasan & Pendampingan
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas mengawal dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Satgas bertanggungjawab untuk melakukan survei lokasi, memastikan kesiapan lahan, serta kelengkapan teknis dalam spesifikasi seperti prototipe dan Detail Engineering Design (DED).
Penggunaan teknologi juga menjadi bagian pengawasan: evaluasi fisik perkembangan proyek menggunakan metode continuous auditing, monitoring digital, termasuk penggunaan drone, serta pelaporan daring agar progres dapat dipantau secara transparan.
Target & Angka Realisasi
-
Tahap I: 200 lokasi sekolah rakyat yang direncanakan dibangun atau direnovasi. Dari jumlah itu, 53 sekolah eksisting siap dipakai tahun ajaran baru 2025/2026.
-
Per 22 Agustus 2025, 165 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasi tahun 2025, di mana 100 sekolah sudah aktif sejak Juli-Agustus, dan 65 sekolah lainnya akan mulai beroperasi pada September.
-
Kapasitas yang ditargetkan: Sekolah Rakyat tahap ini mampu menampung sekitar 15.000 siswa, dengan dukungan lebih dari 2.000 guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Tantangan & Catatan Penting
-
Kesiapan Lokasi: Dari banyak usulan lokasi, tidak semua memenuhi kriteria kesiapan. Ada usulan berupa lahan kosong atau bangunan eksisting, tetapi harus diperhitungkan dari segi akses, sarana prasarana, dan keamanan.
-
Pembangunan Permanen vs Renovasi: Tahap I banyak menggunakan renovasi dan pemanfaatan aset yang ada; tahap II direncanakan khusus pembangunan permanen di lahan 5-10 hektar agar sekolah lebih representatif.
-
Anggaran & Sumber Daya: Besarnya kebutuhan dana, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta dukungan sarana prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan. Komitmen antar lembaga pemerintah pusat dan daerah harus kuat.
Peran Masyarakat dan Stakeholder
Mengawal pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya tugas pemerintah. Keterlibatan masyarakat penting dalam:
-
Memantau pelaksanaan fisik pembangunan di lapangan
-
Memberikan umpan balik terkait fasilitas dan operasional sekolah
-
Partisipasi dalam perencanaan lokasi agar sesuai kebutuhan lokal
Stakeholder lain seperti lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pemerintah daerah. Serta guru dan orang tua harus bersinergi untuk memastikan sekolah rakyat berfungsi dengan baik dan memenuhi standar mutu pendidikan.
Kesimpulan
Program Sekolah Rakyat 2025 menunjukkan bahwa pemerintah siap mengawal. Pembangunan dan pengoperasian sekolah rakyat sebagai bagian dari visi jangka panjang pemerataan pendidikan. Progres dari renovasi, survei lokasi, hingga persiapan operasional sudah berjalan nyata. Namun, agar target 200 sekolah rakyat sukses, diperlukan pengawasan terus-menerus, dukungan anggaran, kesiapan fasilitas, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
