News Sukamara – Sorotan publik menguat terhadap sejumlah Proyek Bermasalah Sukamara yang berjalan pada tahun anggaran 2025. Masyarakat, aktivis antikorupsi, dan tokoh lokal menilai banyak kegiatan pembangunan tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Sejumlah warga menyampaikan temuan awal terkait proyek infrastruktur yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Mereka menyoroti kualitas pekerjaan jalan, bangunan fasilitas umum, serta pengadaan barang dan jasa yang terlihat tidak sebanding dengan nilai anggaran. Kondisi ini memicu kekecewaan publik karena pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Kejati Kalteng terus lakukan pengembangan kasus korupsi zirkon
Aktivis pemantau kebijakan publik di Sukamara menyebut lemahnya pengawasan internal sebagai salah satu pemicu munculnya persoalan. Mereka menilai pemerintah daerah perlu membuka seluruh dokumen proyek agar publik dapat mengawasi penggunaan anggaran secara objektif. Transparansi, menurut mereka, menjadi kunci utama mencegah penyimpangan sejak dini.
Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun semakin kuat. Publik meminta lembaga antirasuah tersebut turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pemerintah daerah Sukamara tahun 2025. Masyarakat berharap KPK dapat memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai aturan dan tujuan pembangunan.
Selain itu, tokoh masyarakat menilai audit independen akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan. Mereka juga meyakini langkah tegas dari KPK dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah daerah Sukamara sendiri perlu merespons sorotan ini secara terbuka. Langkah cepat melalui klarifikasi, evaluasi proyek, dan perbaikan sistem pengawasan akan menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap Proyek Bermasalah Sukamara, masyarakat berharap tahun anggaran 2025 tidak meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari. Pembangunan yang jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat menjadi tuntutan utama demi kemajuan daerah.
