News Sukamara — Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Kapuas menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kapuas, menuntut agar wakil rakyat lebih serius dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan, mulai dari transparansi anggaran, peningkatan pelayanan publik, hingga keberpihakan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warga.
Baca Juga : Sampaikan tujuh tuntutan, demonstrasi di Sampit berlangsung damai
Kritik Kinerja DPRD
Koordinator aksi, Muhammad Rizky, menegaskan bahwa DPRD Kapuas seharusnya menjadi corong rakyat, bukan sekadar lembaga formalitas. Ia menilai, masih banyak keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami hadir di sini untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tidak melupakan amanah yang diberikan. Aspirasi masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Tuntutan Mahasiswa
Beberapa tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi ini antara lain:
-
Transparansi penggunaan anggaran daerah.
-
Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok.
-
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
-
Pengawasan ketat terhadap kebijakan pemerintah daerah agar tidak merugikan rakyat.
Mereka juga meminta DPRD membuka ruang dialog yang lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat sipil dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Respons DPRD Kapuas
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kapuas menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap aspirasi mahasiswa. Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan melalui forum resmi maupun jalur komunikasi lainnya.
“Kami menghargai semangat kritis mahasiswa. Semua aspirasi akan kami catat dan bahas dalam rapat internal untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat Kapuas,” ujarnya.
Dorongan Demokrasi Partisipatif
Aksi mahasiswa ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kontrol sosial. Kehadiran mahasiswa dinilai penting untuk memastikan DPRD tetap menjalankan fungsinya dengan baik sesuai amanat rakyat.
